ditphat.net – Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok, Sutarno menerima perwakilan massa yang berunjuk rasa di Balai Kota Depok. Dalam aksinya, massa menuntut Pemkot Depok menyurati Pj Gubernur Jawa Barat untuk menggunakan Kelompok Belajar (Rombal).
“Keinginan yang disampaikan terkait dengan layanan pendidikan khususnya di SMA/SMK yang belum diperlukan. “Provinsi Jawa Barat tidak melaksanakan koordinasi sehingga menimbulkan kekacauan,” ujarnya, Kamis, 18 Juli 2024.
Tanpa penerapan sistem ini, banyak siswa lulusan SMP di Depok yang tidak ditempatkan di SMA/SMK negeri. Saat ini, satu angkatan hanya menerima 32 siswa. Namun adaptasi harus dimungkinkan sehingga satu kelompok dapat menampung hingga 36 siswa.
“Dengan penerapan ini (tidak memanfaatkan peluang perbaikan), banyak anak-anak yang seharusnya bisa masuk ke negara ini tapi tidak bisa, termasuk anak-anak SMA yang tidak mampu membayar, ikut terdampak,” ujarnya.
Masyarakat meminta Pemprov Jabar menyampaikan keinginan perbaikan. Sebab kewenangan SMA/SMK ada di Pemprov Jabar.
“Mereka ingin Pemkot Depok menyampaikan keinginannya kepada Pj Gubernur untuk memberikan SMA/SMK seperti tahun-tahun sebelumnya, menambah jumlah mata pelajaran kelompok, tidak hanya 32 siswa tetapi menjadi 36 atau 40 sehingga anak-anak Depok bisa menjadi 36 atau 40 siswa. Belajar di SMA kalau ini diterapkan maka akan semakin banyak anak yang masuk,” ujarnya.
Sutarno mengatakan, minimnya perbaikan berarti kapasitas sekolah negeri terbatas. Artinya siswa harus bersekolah di sekolah swasta.
“Banyak orang tidak mendaftar di sekolah menengah negeri karena hal ini tidak dilaksanakan. Jumlah orang yang bisa masuk sangat terbatas, yaitu rombongan 32 siswa. Kebanyakan lulusan SMA harus masuk SMA. “Idealnya SMP dan SMA tidak sebanding, sehingga harus lebih banyak ruang kelas yang digunakan,” ujarnya.
Jika perbaikan dilakukan, lebih banyak siswa akan terdaftar di sekolah negeri. Untuk itu, massa menyurati Pj Gubernur meminta Pemkot Depok membantu Pemprov Jabar.
“Sekolah yang jumlahnya kurang bisa ditambah agar siswa-siswa muda SMA yang ingin melanjutkan ke SMA bisa mendapat tempat dan jumlahnya bisa ditambah. Hal ini harus segera diteruskan oleh Pj Gubernur ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Semuanya terserah Wali Kota Depok untuk ditindaklanjuti. Akan dikirim ke,” tutupnya.
Baca artikel edukasi ditphat.net menarik lainnya di tautan ini.