Jakarta, ditphat.net – Direktorat Jenderal Pengelolaan Masyarakat Budha (Ditjen Bimas Buddha) terus mengelola anggaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Langkah ini diambil sesuai dengan program kerja Kementerian Agama guna mewujudkan masyarakat yang damai dan kehidupan beragama yang rukun. Komitmen tersebut juga selaras dengan delapan pesan pada poin pertama program Kementerian Agama tahun 2025, yaitu internalisasi nilai-nilai agama.
Buddha Supriyadi, Direktur Jenderal Kepemimpinan Masyarakat, menjelaskan komitmen pengelolaan anggaran ini penting untuk menjaga kehidupan bermasyarakat dan beragama yang beragama, rukun, toleran, dan damai. Pesan lain yang mendorong tindakan adalah peningkatan perbuatan baik dan kerukunan umat beragama. Menurut Supriyadi, pesan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia unggul dalam toleransi, moderasi, dan kerukunan masyarakat. Hal ini dapat menjadi kontribusi penting Kementerian Agama dalam menjaga keharmonisan masyarakat.
Supriyadi menegaskan, pihaknya akan berupaya mengkonsolidasikan agenda Kemenag melalui berbagai bidang, antara lain penguatan pembinaan masyarakat, pelayanan keagamaan, moderasi beragama mainstream, dan pendidikan agama Buddha.
“Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Umat Buddha, kami akan melakukan dialog internal rekonsiliasi umat beragama dan memperkuat forum rekonsiliasi umat Buddha. Sementara itu, kami akan terus menciptakan layanan pelayanan keagamaan yang terstandardisasi, inklusif dan bermanfaat. Khususnya kepada calon pengantin, pembinaan keluarga melalui pembinaan Hitta Sukhaya dan pura sehat,” kata Supriyadi di Jakarta, Selasa 31 Desember 2024
Di bidang pendidikan, jelas Supriyadi, Direktorat Jenderal Kepemimpinan Masyarakat Budha mendorong pendidikan tinggi dan terpadu, salah satunya adalah percepatan akreditasi pendidikan formal agama Dhammasekha Budha. Pendidikan agama Budha,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Supriyadi, Direktorat Jenderal Kepemimpinan Masyarakat Budha juga mengembangkan sistem pendidikan yang lebih tinggi, terintegrasi, adaptif dan kontekstual. “Caranya dengan mengembangkan standar pendidikan formal dan meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan,” kata Supriyadi.
Program isi pulsa gratis untuk pelajar Dhamsekha juga menjadi prioritas. Agenda dan rencana kerja ini dilaksanakan dalam rangka mencegah pertumbuhan dan mempersiapkan generasi muda yang berkualitas.
“Kami Direktorat Jenderal Kepemimpinan Masyarakat Budha terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi umat Budha secara nasional, dan dengan anggaran yang kami terima akan kami maksimalkan untuk masyarakat luas dengan model perencanaan yang strategis, khususnya visi yang potensial. . Ini akan berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.
Supriyadi menambahkan, dari hasil tersebut, pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Kepemimpinan Masyarakat Budha Nasional semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023 penyerapannya mencapai 99,74%, merupakan yang pertama di antara satuan kerja eselon 1 pusat. Dia berharap anggaran 2024 minimal sama, bahkan mungkin lebih. Melalui pengelolaan anggaran yang terbuka dan berkelanjutan, program pemerintah pusat dan daerah ini akan sangat membantu membangun Indonesia yang unggul.