Jakarta, ditphat.net – Wakil Ketua Dewan ke-20 Tahun 2003 Bidang Rencana Pendidikan Nasional.
Saya kira gagasan-gagasan ini akan menjadi dasar bagi kita untuk memberikan banyak rekomendasi, kata Dede dari Komisi DPR RI.
“Saya puas, dan ini yang ingin kita perjuangkan. Setiap tahun kurang lebih lima juta anak lahir dan mereka membutuhkan pendidikan. Oleh karena itu, kita harus membiayai anak-anak tersebut tanpa harus menimbulkan ketegangan antar masyarakat, daerah dan lain-lain, imbuhnya. .
Politisi Partai Demokrat ini berharap pemerintahan mendatang lebih jelas dalam memperbarui konsep tunjangan pendidikan 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, pemerintah dapat dengan jelas mengatur berapa besaran dana yang harus dialokasikan setiap tahunnya untuk biaya pendidikan.
“Kita harus bekerjasama dengan sekolah (sekolah) swasta, terutama dalam urusan PPDB, dan lain-lain. Soalnya kita sama-sama dalam belajar mengajar,” ujarnya.
Perwakilan Jabar II menyatakan pihaknya telah memutuskan untuk menambah dana BOS dan menginginkan dana BOS untuk sekolah swasta.
“Idenya sederhana. Siswa kami yang tidak bersekolah (di sekolah negeri) akan dikirim ke sekolah swasta, tetapi akan mendapat uang dari pemerintah. “Guru digaji pemerintah, tempat dan gedung dibiayai pemerintah,” lanjut politikus Partai Demokrat itu.
Dede mengajak semua pihak angkat bicara soal besaran dana APBN sebesar 20 persen yang harus dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diperkirakan, menurut Dede, hal ini akan menimbulkan pertikaian antar departemen atau organisasi lain.
“Kemarin kalau tidak salah, dalam pidatonya presiden mengatakan akan fokus ke Kemendikbud, makanya kita harus tetap, dikelola oleh Kemendikbud, harusnya berapa. Itu dikuasai Kemenag setelah dibahas, ya di Kemenkeu bisa kita debat,” tutupnya.