
JAKARTA, ditphat.net – Kepolisian Nasional Indonesia (Polly) menegaskan bahwa anggaran Rp 20,5 triliun tidak akan mengganggu layanan pada tahun 2021.
Pemerintah saat ini dikenal sebagai pemangkas anggaran besar sebesar Rp 306,69 triliun. Presiden telah mencapai kementerian/organisasi (RP 256,1 triliun) dan transfer regional (RP 50,59 triliun) melalui arah Presiden No. 1/2025.
Salah satu dampak yang dipengaruhi oleh pemangkas anggaran adalah Lembaga Kepolisian Nasional. Meskipun anggaran telah berlalu, Polisi Nasional menekankan bahwa program prioritas, termasuk layanan publik operasional, serta penegakan hukum, akan berlanjut.
Kepala Kepolisian Hubungan Masyarakat Polisi Nasional, Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nogho mengatakan bahwa karyawan tersebut tidak menyentuh biaya, yang tetap di Rp1.1 triliun. Bahkan, ia menekankan bahwa keterampilan ini hanya memiliki efek dari perjalanan dan pertemuan resmi.
“(Terampil berdasarkan keterampilan) Keduanya adalah perjalanan resmi, kemudian untuk pertemuan atau hal -hal lain. Untuk keterampilan anggaran, kesadaran diatur oleh polisi nasional dan semua kementerian lainnya,” Sandy Nougoho, dikutip oleh ditphat.net dari Instagram, kata Sandy Nougoho. Indo Jumat, 14 Februari 2025.
Selain itu, ia menambahkan bahwa pemotongan anggaran terlibat dalam bagaimana berhasil mengimplementasikan program pemerintah untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Juga, Sandi Nogoho juga mengkonfirmasi bahwa kinerja polisi nasional tidak akan terganggu. Dia mengatakan dalam pandangan bahwa keterampilan ini dikelola untuk mendukung program pemerintah yang memfokuskan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Sehingga dapat digunakan untuk kegiatan lain yang lebih berguna,” tambah Sandi.
Keberadaan pernyataan kepolisian nasional ini menerima berbagai reaksi dari warga di media sosial. Banyak dari mereka skeptis dan mempertanyakan efektivitas kebijakan ini dalam mempertahankan kualitas layanan.
“Kami tidak percaya, Tuan, masalahnya tidak hanya dipangkas, layanannya sulit, Tuan,” tulis komentar warga negara tentang unggahan.
“Mudah -mudahan itu tidak akan mempengaruhi SIM, SKC dan layanan lainnya. Kadang -kadang biasa masih lambat,” kata warga negara lain,
Meskipun kecurigaan dari publik, komunitas kepolisian nasional berkomitmen untuk menjaga stabilitas layanan.