ditphat.net – Beberapa Pengurus Provinsi (Pengprov) menilai kinerja Ketua Umum Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP Pordasi) dinilai patut dipertanyakan. Hal ini terjadi setelah beberapa pengurus pusat dan daerah diberhentikan.
Salah satu keputusan yang mendapat kritikan adalah keputusan tidak menghormati Ketua Dana Olah Raga dan Industri yang dilakukan oleh Aryo P.S. Jojohadikusumo terpilih menjadi Ketua untuk masa jabatan empat tahun berikutnya pada Konvensi Nasional Pordasi yang diselenggarakan pada tanggal 31 Mei 2024.
Adinda Uwanita (Sekretaris Jenderal), Moch Badu Hamza (Wakil Ketua Eksekutif), James Wani (Wakil Wakil Presiden Bidang Prestasi), Ferdinand Tumball (Wakil Wakil Komisaris Wakil Komisaris) dan manajer senior Pordasi lainnya juga dikirimi surat pengunduran diri oleh sepele. VI Sulawesi, Maluku, Papua) Diposting pada 14 Juni 2024. Selain itu, Pengprov Sulut, Pengprov Provinsi Sumbar, Pengprov Papua Sumsel, dan Pengprov Jawa Tengah juga mengecualikan lima Direktur Provinsi (Pengprov) Pordasi dari penerbitan perintah diskualifikasi. Ketua PORDASI Provinsi Sumbar Deri Asta memaparkan, undang-undang pemberhentian beberapa Pengurus Umum dan Pengurus Provinsi, yang menurutnya merupakan tindakan tidak rasional dan ceroboh yang dilakukan sekelompok oknum. Mereka menolak mengakhiri masa jabatannya pada 31 Januari 2024 setelah 4 tahun. “Ini adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang sangat memalukan. Dalam suatu organisasi, ketua yang keluar tidak mempunyai kekuasaan untuk memberhentikan atau memberhentikan direktur pusat atau daerah. “Hal itu dilakukan hanya untuk menghukum Ketua Pengprov yang berani bersuara dan menegakkan aturan administratif,” kata Derry dalam rilis yang diperoleh awak berita.
Sementara itu, Direktur PORDASI Provinsi NTB Abdul Malik menjelaskan, semua bermula saat Trivatti Marciano mengubah agenda lokakarya nasional DIY pada 9 November 2023 yang disebut-sebut mencantumkan syarat memilih dalam pemilu. . Musim berikutnya dijadwalkan untuk pertemuan nasional pada Januari 2024, namun hal itu segera diubah sebagai persiapan untuk memperluas posisinya dalam surat edaran Kony yang ditandatangani oleh ketua Kony Marciano Norman. “Hal ini jelas melanggar AD/ART Pordasi dan mengesampingkan hak anggota terpilih untuk memutuskan dan memilih Ketua Umum melalui prakarsa Munas dan bukan Musyawarah Kerja Nasional. Selain itu, dasar perpanjangannya adalah surat edaran KONI. , surat permohonan perpanjangan ke Koni, lalu UU Perpanjangan Administratif yang dikeluarkan Koni Pordasi itu ilegal, bukan pemimpin pemilu, ”ujarnya, Malik menegaskan, bukan soal masa jabatan organisasi 2020-2024 yang berakhir pada 31 Januari 2024. dan 13 dari 25 pengpro (dengan bobot kuorum 64%) tidak dijabat oleh Dirut Pordasi periode 2024-2028 Aryo Jojohadikuso terpilih sebagai
Hal serupa juga diberikan oleh Jose Rizal Partokusumo, Wakil Ketua PP Pordasi periode 2015 – 2019. Tokoh provinsi dan masyarakat terus melakukan protes terhadap kepemimpinan Trivati Marciano di PP Pordasi.
Menurutnya, kepuasan pelaku olahraga berkuda penting untuk dijaga, karena pendanaan pengembangan olahraga berkuda tingkat nasional dan internasional didasarkan pada hasil kerjasama antara pemilik kandang dan pemilik kuda. “Pada tanggal 23 Desember 2023, sebanyak 82 pemilik cabang olahraga berkuda menandatangani ‘petisi’ yang meminta PP Pordasi menyelenggarakan munas di AD/ART Pordasi tanpa melibatkan pihak lain di luar organisasi. Yang menandatangani pernyataan bersama tersebut berjumlah 80 pemilik. Jos melalui sambungan telepon mengatakan, kuda-kuda dan atlet-atlet ternama Indonesia yang aktif mengikuti latihan dan perlombaan dihargai atas kerja kerasnya sendiri, bukan dibayar oleh PP PORDASI. Lebih lanjut Jose menjelaskan, “Berlaku adil atau tidaknya pengelolaan olahraga di Indonesia tergantung pada maju tidaknya olahraga-olahraga besar di tingkat internasional. Cabang olahraga berkuda di bawah PP Pordasi di bawah Federasi Berkuda Internasional yaitu FEI.” Sedangkan semua jurusan olahraga yang dikenal dengan International Olympic Committee (IOC). Ketua Harian PP Pordasi menjelaskan bahwa setiap negara mempunyai perwakilan langsung yang disebut National Olympic Committee (NOC) di Indonesia yang merupakan kepanjangan tangan dari KOI, dan Olimpiade Indonesia Komite yang saat ini diketuai oleh N OC merupakan lembaga independen yang tidak dapat diintervensi oleh badan manapun, termasuk pemerintah negaranya.
“Pada tanggal 1 Februari 2024, beberapa Pengurus Pordasi Provinsi mengirimkan surat kepada Ketua Umum KOI perihal hak perpanjangan kepengurusan PP Pordasi yang dikuasai oleh Trivati Marciano. KOI menanggapi sepenuhnya hal tersebut dengan surat tanggapannya. Sayangnya Koni Marciano Norman tidak menghiraukan komentar KOI, ujarnya.
Berdasarkan surat KOI tertanggal 19 Februari, PP Pordasi antara lain merupakan event nasional (badan olahraga besar) yang diakui oleh Fédération Equestre Internationale (FEI) dan event internasional yang mempertandingkan cabang olahraganya (berkuda). Mengingat Olimpiade merupakan bagian administratif dari program Olimpiade di Indonesia, maka PP Pordassi mempunyai hak dan kewajiban independensi.
Dalam CoI juga disebutkan, keputusan perpanjangan masa jabatan atau penundaan jadwal musyawarah nasional harus diputuskan secara internal oleh PP Pordasi sesuai dengan tata cara yang diatur dalam pasal partai dan aturan Pordasi.
Di akhir jawaban KOI kepada Pengurus Provinsi PORDASI disebutkan bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, Komite Olimpiade Indonesia tidak dapat memahami atau mendukung kepengurusannya karena menghormati dan menjaga prinsip independensi yang telah ditetapkan dalam Piagam Olimpiade. Divisi administratif. Gerakan Olimpiade (termasuk keputusan yang memperpanjang masa jabatan direktur) jika tidak sesuai dengan Piagam Olimpiade.