MEDAN, ditphat.net – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumut dan manajemen hotel angkat bicara soal pemain squash dan taekwondo Sumut (Sumut) yang terpaksa meninggalkan hotelnya sebelum pemusatan latihan daerah (Pelatda) penuh. Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI /2024 Aceh-Sumut.
Giro, Pengelola Hotel San Medan, menilai seharusnya Dispora sudah merencanakan terlebih dahulu untuk menyediakan kamar bagi para atlet. Mereka mengklaim Disspora muncul secara tiba-tiba dan awalnya kurang jelas mengenai mekanisme pembayarannya.
Diakui Jiro, pihak hotel memberi waktu tiga hari dua malam kepada Dispora untuk membiayai akomodasi atlet taekwondo dan squash Sumut itu. Bahkan, keduanya sedang mencari solusi agar Dispora membayar pada minggu pertama sebagai tanda kesepakatan.
Mereka malah melontarkan pernyataan seperti itu. Mereka bilang akan mengecek apakah pembayaran belum selesai pada pukul 17.00. Ternyata mereka memberikan harapan palsu kepada kami ketika kami meminta pembayaran pada pukul 17.00. Akhirnya pukul 08.00 sore, tidak ada seorang pun yang bersama mereka. pihak dapat menghubungi kami, 8 Agustus 2024, Jiro: “Kami “Kami menelepon, tapi mereka ditolak dan tidak diterima.”
Giraud mengatakan timnya meminta para pemain untuk meninggalkan kamarnya, namun karena toleransi, para pemain dan pelatih diperbolehkan bermalam di hotel. Namun keesokan paginya, dispo Sumut tidak merespon konfirmasi pembayaran tersebut.
Menurut Jiro, pihaknya juga diberi waktu tiga hari untuk menyelesaikan pembayaran. Namun ketidakjelasan prosedur pembayaran Dispora tidak bisa diterima. Bahkan, pihaknya mengaku baru menerima surat sewa tersebut pada 6 Agustus, sehari setelah atlet meninjau akomodasi tersebut.
“Jadi mereka improvisasi sendiri-sendiri, dan hotel kita tidak boleh terima, tapi kita mau dukung pemerintah karena niat kita baik,” kata Jiro hitam putih, tanpa sungkan kita suruh para tamu atau kita. membiarkan Anda masuk dengan niat baik untuk menyelesaikannya besok.
Sementara itu, Kepala Dispora Olahraga dan Kebudayaan Sumut Budi Syahputra membantah kabar pihaknya menunda pembayaran akomodasi di hotel pegunungan. Menurut Wakil Ketua Kompetisi PB PON Sumut ini, biaya akomodasi harusnya sesuai dengan mekanisme yang diterapkan pemerintah setempat.
“Kami melakukannya di semua hotel kami dan meminta mereka untuk menggunakannya. Pihak hotel (Hotelsan) meminta saya untuk melakukan deposit dan menyelesaikan transaksi melalui surat, artinya akan dibayarkan setiap minggu. Hal ini tidak terjadi pada sistem pemerintahan saat ini. Anda bisa menjadi orang pertama yang menandatangani kontrak dan melakukan pembayaran. Saya telah menghubungi Departemen Pengadaan dan sedang ditinjau. Artinya saya tidak bisa melakukan pembayaran karena harus tanda tangan kontrak dulu, kata Budi.
Budi juga membantah adanya kesepakatan yang dirundingkan Dispora terkait proses pembayaran yang dilakukan manajemen San Hotel. Bayar seminggu sekali, dll. Meski awalnya mereka membayar uang jaminan sebesar Rp 2 juta sebagai tanda keseriusan.
“Tidak ada mekanisme yang dibuat, baik uang muka maupun uang muka. Padahal, jika kita salah menilai. Itu sesuai aturan mereka. Ini surat mereka (jangka waktu pembayaran), bukan kontrak, mereka meminta saya membayar Rp 27 juta di muka. Saya tidak mengatakan apa-apa. “Saya lapor ke pimpinan dan perintah itu dilaksanakan berdasarkan mesin pemerintah,” ujarnya.
Budi juga memastikan PON 2024 akan dibayarkan di akhir seluruh hotel yang bermitra dengan Dispora untuk pelatihan atlet daerah.
“Semua hotel lain mengikuti aturan. Artinya Anda masuk dulu, menandatangani kontrak, memiliki sesuai aturan, lalu mendapat bayaran. “Itulah aturannya.” kata Budi.
“Kami yakin tidak ada semangat nasionalisme di hotel ini. Ini demi kepentingan masyarakat PON Sumut dan kebanggaan Sumut, kami sangat menyayangkan sikap pengelola hotel ini,” kata Budi.