ditphat.net Edukasi – Pada tanggal 7 Maret 2024, Jatinangor menyaksikan diskusi mendalam mengenai isu terkini seputar Pelayanan Elektronik Pemerintah pada Seminar Nasional. Acara tersebut merupakan bagian dari perayaan HUT IPDN ke-68 yang dilaksanakan di Aula Rudini Kampus IPDN Jatinangor yang diikuti lebih dari 3.672 peserta baik secara fisik maupun daring.
Mengusung tema “Percepatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Rangka Transformasi Digitalisasi Pemerintahan”, konferensi ini tidak hanya menyoroti pentingnya visi pemerintah Indonesia, namun juga menyoroti perlunya pelayanan, aturan, dan etika yang baik bagi masyarakat. Lanjutkan, oke?
Rektor IPDN, Prof. Dr. Dr. H. Hadi Prabowo, M.M., mengatakan saat ini digitalisasi bukan hanya sekedar peluang namun sudah menjadi kebutuhan manusia. Ia menekankan pentingnya pelayanan yang cepat, namun tetap berpegang pada standar dan etika yang tinggi. Pengumumannya ini sejalan dengan upaya berkelanjutan pemerintah untuk mendorong perkembangan layanan elektronik. Namun, Prof. Hadi juga mengungkapkan, pencapaian efisiensi energi (SPBE) pada tahun 2022 masih mencapai 2,34% yang menunjukkan masih terdapat kendala yang perlu diatasi.
“Dia menilai implementasi SPBE belum disetujui, masih banyak permasalahan. Salah satunya adalah belum adanya desain serius pemerintahan transformasi digital nasional yang meliputi manajemen perubahan, perubahan organisasi, perubahan rencana pelaksanaan. atau rencana, perubahan literasi masyarakat, perubahan infrastruktur. Ini yang nanti bisa kita bahas dalam pertemuan ini, kata Hadi.
Salah satu persoalan yang diangkat Prof Hadi adalah minimnya akses ke daerah terpencil. Meskipun digitalisasi telah mengubah dokumen menjadi format digital sejak tahun 2001, namun belum terjadi transisi dari pengelolaan manual ke digital. Hal ini membuat pelayanan kepada masyarakat masih terasa sulit dan lambat, terutama di daerah terpencil yang mudah dijangkau.
Diskusi tersebut kemudian dihadiri oleh para pejabat dari berbagai institusi antara lain Deputi Direktur Kelembagaan dan Tata Usaha Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nanik Murwati, S.E., MA, Deputi Direktur Keamanan Siber dan Kriptografi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Dr. . Sulistyo, S.Si., S.T., M.Si, Direktur Pengelolaan Informasi Data Kependudukan, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Dra. Handayani Ningrum, SE., M.Si, Sekretaris Daerah Surabaya Dr. Ikhsan S.Psi., M.M. dan dekan Fakultas Administrasi Publik IPDN Dr. Halilul Khairi, M.Sc.
Nanik Murwanti menambahkan, digitalisasi menjadi kunci percepatan pembangunan dan memberikan landasan yang stabil. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan SPBE untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik, meningkatkan indikator kesehatan, kemudahan berusaha dan supremasi hukum. Oleh karena itu, praja IPDN diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mendorong kecepatan digitalisasi pelayanan publik.
Berbicara mengenai keamanan penggunaan SPBE, Sulistyo menyampaikan bahwa BSSN telah memberikan layanan kelistrikan kepada 9 instansi pemerintah. Ia juga mencatat bahwa administrasi bisnis pemerintah rentan terhadap ancaman dunia maya dan keamanan perlu ditingkatkan melalui pelatihan sumber daya manusia, implementasi, dan keluaran teknologi.
Handayani Ningrum dari Kementerian Dalam Negeri berbicara tentang rencana organisasinya untuk mempromosikan penggunaan SPBE dan transformasi digital melalui layanan SIAK pusat. Dukcapil juga sedang melakukan negosiasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendorong kecepatan transformasi digital.
“Kementerian Dalam Negeri siap mendukung penggunaan SPBE dan kecepatan transformasi digital, dimana pemanfaatannya termasuk SIAK di tengahnya. SIAK masih merupakan layanan digital untuk aplikasi SPBE. Saat ini Dukcapil sudah dan akan terus melakukan negosiasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendorong penggunaan SPBE dan melakukan transformasi digital,” kata Handayani Ningrum.
Ikhsan dari Pemerintah Kota Surabaya mencontohkan keberhasilan transformasi digital dalam mengurangi hambatan pertumbuhan dari 28% menjadi 4% pada tahun 2023. Ia mencontohkan, pelayanan publik menggunakan digital memberikan manfaat penting bagi masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan. melalui pengumpulan data, pemantauan, pengawasan dan intervensi.
Halilul Khairi menambahkan, digitalisasi harus teruji dan berorientasi pada masyarakat. Dikatakannya, seluruh aspek digitalisasi harus diarahkan pada kebutuhan masyarakat, tidak hanya mencoba tantangan yang berbeda tetapi juga harus benar-benar dimanfaatkan dan bermanfaat bagi masyarakat yang sama.
Selain musyawarah nasional, perayaan HUT IPDN juga diisi dengan berbagai kegiatan seperti donor darah, solusi massal, kampanye bersih-bersih, lomba olah raga, lomba drama, expo IPDN dan seleksi putra-putri Indonesia. Puncak perayaan akan dilaksanakan pada 18 Maret 2024. Seluruh kegiatan tersebut mencerminkan komitmen IPDN dalam menyongsong masa depan pelayanan publik dengan nilai, transparansi, dan teknologi yang lebih baik.