ditphat.net Tekno – Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Dalam Negeri melarang keras TikTok digunakan oleh seluruh pegawai negeri sipil (PNS).
Keputusan ini sejalan dengan undang-undang keamanan siber yang diadopsi bersama oleh eksekutif dan legislatif.
Larangan tersebut terjadi di Kosovo dimana keputusan tersebut diambil setelah pemerintah eks Yugoslavia berkonsultasi dengan Amerika Serikat (AS), Kanada, Inggris, Australia dan Selandia Baru.
Mereka menerapkan pembatasan serupa dengan TikTok pada seluruh platform milik kementerian/lembaga karena alasan keamanan data.
Meski larangan ini hanya berlaku untuk instansi pemerintah, namun tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada larangan yang lebih luas di kemudian hari.
Wakil Menteri Dalam Negeri Kosovo Bardhyl Dobra mengatakan video itu dilarang di Tiongkok untuk meningkatkan keamanan internet.
“Kami mendorong pelarangan pengunduhan, penggunaan, dan eksploitasi aplikasi media sosial TikTok di seluruh jaringan komunikasi elektronik dan perangkat teknologi informasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh lembaga pemerintah,” kata Dobra, demikian laman KosovaPress, Rabu 3 Juli 2024.
Ia juga mengatakan kementerian/lembaga di Kosovo menerapkan pembatasan teknis untuk menghentikan pengoperasian layanan TikTok.
Seluruh petugas, termasuk petugas eselon 1 dan 2, juga bertanggung jawab untuk menghapus klip video pendek berbahasa Mandarin tersebut dari peralatan resmi.