Jakarta, ditphat.net – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) berhasil memblokir 227.811 konten terkait perjudian online antara 20 Oktober hingga 5 November 2024.
Angka ini setara dengan rata-rata 14.238 unggahan konten per hari dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi keselamatan masyarakat dan kesehatan digital dari bahaya konten perjudian online.
Akun-akun dengan ratusan ribu pengikut seperti @siskaeee_vip, @cinemalocal.id, dan @story_checkin pun tak segan-segan melakukan aksi tersebut. Sementara itu, antara tahun 2016 hingga 5 November 2024, pemerintah memblokir lebih dari 7,9 juta situs perjudian online.
Gambar ini menggambarkan tantangan dalam mengendalikan paparan terhadap kasus-kasus ini, yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari situs web hingga media sosial.
Berdasarkan laporan PAI terbaru Komdigi, sebagian besar konten perjudian online berhasil dihapus dari website dan IP online, sebanyak 213.336 konten atau 93 persen dari seluruh konten. konten yang telah dihapus.
Diikuti oleh platform media sosial Meta dengan 7.523 konten (3,3 persen), berbagi file 4.491 konten (1,9 persen), Google dan YouTube 1.612 konten (0,7 persen), Twitter/X 816 konten (0,3 persen) dan TikTok 2 konten.
Kementerian Komunikasi dan Teknologi menyediakan berbagai saluran pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan konten negatif, termasuk informasi terkait perjudian online. Di bawah ini adalah saluran-saluran yang dapat digunakan oleh masyarakat.
1. Aduankonten.id: Portal ini menyediakan layanan pengaduan konten negatif publik. Pengguna juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp ke 0811-9224-545. 2. WA Chatbot Hentikan Judi Online 0811-1001-5080 : Chatbot ini dirancang khusus untuk menyampaikan informasi terkait konten perjudian online dengan cepat dan mudah. 3. Aduannomor.id: Portal ini memungkinkan masyarakat melaporkan nomor ponsel yang disalahgunakan untuk penipuan dan perjudian. 4. Cekrekening.id: Portal ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan rekening bank dan e-wallet yang mungkin terkait dengan kejahatan seperti perjudian online.
Merujuk informasi di atas, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah berkali-kali menginstruksikan untuk fokus menyelesaikan masalah perjudian online.
“Soal perjudian online, arahan presiden selalu dan berulang kali fokus pada perjudian online. Arahan perjudian online sudah saya ulangi untuk kedua dan ketiga kalinya sejak panggilan pertama saya,” ujarnya. Komisi I DPR RI, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 November 2024.
Selain itu, Meutya Hafid mengaku sudah beberapa kali bertemu dengan Kapolri Jenderal Listo Sigit Prabowo terkait perjudian online. Menurutnya, dukungan langsung Presiden dan koordinasi dengan Kepolisian Negara menjadi landasan kuat bagi Comdigi untuk mengatasi praktik perjudian online yang meresahkan masyarakat.
Menkominfo mengatakan, kasus pegawai independen Kemkomdigi yang terjerat kasus perjudian online menjadi poin kunci dalam upaya pemberantasan perjudian online.
Ia juga meminta seluruh ekosistem terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (FPATK) turut serta mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan.
“Kami juga ingin mendukung ekosistem lain agar transaksinya terlihat. Oleh karena itu, kami berharap OJK dan perbankan melihat tren transaksi perjudian online yang berbeda dari biasanya. Ini bukan pengalaman kami, tapi kami yakin perbankan dan OJK, PPATK bisa memantau. ini,” kata Menkominfo.
Meutya Hafid terus menekankan pentingnya mendukung Penyelenggara Sistem Elektronik (ESO) seperti Meta, Google, YouTube, Twitter, Telegram, TikTok dan platform digital lainnya untuk menjaga ruang digital bebas dari konten negatif.
Ia juga meminta perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk bekerja sama meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif perjudian online.
PPATK mengingatkan, perjudian online menyasar berbagai kalangan, mulai dari lapisan masyarakat bawah dan perekonomian hingga lapisan atas seperti pemerintah, pendidikan, dan partai politik, jelas Menteri Komunikasi dan Teknologi Meutya Hafida.
Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria saat ini sedang melakukan asesmen dan audit terhadap sistem dan pengelolaan pengendalian konten negatif. Langkah itu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan saat berhadapan dengan situs judi online.
“Menyusul kejadian kemarin, kami bertindak secara internal dan segera meninjau sistem dan tata kelola teknologi kami untuk memantau konten negatif tersebut,” jelasnya.
Menurutnya, tujuan dari proses audit adalah untuk membuat akses dan komunikasi dengan situs perjudian online lebih aman dan dapat diandalkan, serta untuk mencegah penggunaan akses yang tidak bertanggung jawab dan ilegal.
“Beberapa orang atau individu mungkin menggunakan akses yang sesuai yang telah diberikan kepada mereka untuk mengatur sebaik mungkin, namun malah membiarkan perjudian online beroperasi,” kata Nezar Patria.
Wakil Menteri Komunikasi dan Teknologi mengakui banyaknya materi yang ditawarkan oleh operator situs judi online dapat menimbulkan godaan bagi oknum operator untuk melanggar hukum. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Teknologi juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Otoritas Jasa Keuangan untuk memberantas perjudian online.
Selain itu, ia berharap kasus perjudian online yang melibatkan pegawai Komdigi menjadi peluang untuk mengidentifikasi pemain-pemain kunci dalam jaringan perjudian online Indonesia. “Kami berharap dapat melanjutkan langkah ini dengan menemukan pemain yang lebih besar,” kata Nezar Patria, wakil menteri komunikasi dan teknologi.