ditphat.net – Swedia melakukan pendekatan berbeda terhadap anggota parlemen (DPR) karena masyarakat khawatir dengan tingginya gaji banyak pejabat pemerintah.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Swedia memiliki gaji rendah, tidak ada tunjangan, dan hanya bisa tinggal di apartemen kecil.
Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa wakil rakyat terhubung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dan menekankan pentingnya pelayanan publik berdasarkan perilaku sederhana. Baca terus untuk detailnya!
Menurut BBC News Brazil, anggota parlemen Sverigedemokraterna Per-Arne Hakansson telah menyatakan bahwa dia tidak ingin terlihat berbeda dari warga negara biasa. Sebab, tugas utama mereka adalah mewakili masyarakat dan merasa tidak pantas mendapatkan keistimewaan seperti fasilitas mewah atau gaji tinggi.
Håkansson menekankan bahwa anggota DMK harus hidup sederhana dan tidak melakukan hal-hal yang berlebihan agar tetap terhubung dengan kondisi sosial yang mereka wakili.
“Kami tidak ada bedanya dengan warga negara biasa. Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi jika kami punya keistimewaan atau mendapat fasilitas lebih atau gaji lebih tinggi, rasanya tidak benar,” kata Per Arn Håkansson.
Anggota majelis tinggi Swedia memperoleh gaji bulanan sekitar $6900, yang sangat kecil dibandingkan dengan harga mahal di Stockholm, yang merupakan salah satu kota termahal di dunia.
Sebelum tahun 1957, anggota Sverigedemokraterna bahkan tidak memiliki gaji, dan harus bergantung pada sumbangan partai.
Rumah dinas anggota legislatif di luar kota berbentuk rumah kecil dengan luas rata-rata 16 meter persegi. Rumah tersebut hanya diperuntukkan bagi anggota DPR, dan keluarga yang tinggal di sana diharuskan membayar biaya sewa tambahan.
Selain itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Swedia tidak diperbolehkan mempekerjakan pegawai swasta. Faktanya, hampir 94% anggota DPRD di Swedia menjalankan tugasnya tanpa menerima gaji apa pun.
“Ini adalah pekerjaan sukarela yang dapat kami lakukan di waktu luang,” kata Christina Elffor-Sjodin, anggota Dewan Kota Stockholm.
Anggota republik demokratis Swedia juga tidak memiliki transportasi layanan pribadi. Hanya tiga mobil Volvo yang dirancang khusus untuk kebutuhan resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Demokratik Korea. Sedangkan untuk aktivitas sehari-hari mereka menggunakan angkutan umum.
“Kami bukan perusahaan taksi,” kata Anggota Dewan Rene Poedtke, yang menekankan bahwa kendaraan komersial tidak cocok untuk penggunaan pribadi, seperti perjalanan pulang dan bekerja.
Satu-satunya pejabat tinggi di Swedia yang memiliki mobil pribadi adalah Perdana Menteri. ?
Kebijakan mengenai gaji dan tunjangan bagi anggota republik demokratis Swedia mencerminkan komitmen negara tersebut terhadap fasilitasi dan layanan sosial yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain.