Digitalisasi Ekstrem: Ketika Warga Negara Hanya Menjadi Data di Tiongkok

Beijing, ditphat.net – Saat warga Tiongkok membuka ponsel cerdasnya saat ini, mereka tidak hanya memiliki akses ke aplikasi, tetapi juga salah satu sistem pengawasan digital tercanggih di dunia. Kenyataan ini menjadi sangat jelas dengan munculnya aplikasi “Xue Xi QiangGuo”, yang namanya mengandung makna ganda: “Belajar menguatkan bangsa” dan “Belajar dari Xi menguatkan bangsa”.

Menurut Greek City Times pada Rabu, 13 November 2024, sejak diluncurkan pada tahun 2019, aplikasi tersebut telah mengumpulkan lebih dari 100 juta pengguna terdaftar bukan karena pilihan, namun karena tekanan sistematis dari Partai Komunis Tiongkok. Ini bukan sekadar aplikasi lain yang bersaing untuk mendapatkan perhatian di pasar digital Tiongkok. Pengguna harus memberikan nama lengkap, nomor ponsel, dan status keanggotaan partai untuk mendapatkan akses.

Bagi anggota partai, pejabat, dan pekerja di berbagai organisasi, keterlibatan sehari-hari dengan aplikasi ini bersifat opsional namun wajib. Poin yang diperoleh melalui aplikasi secara langsung memengaruhi evaluasi pekerjaan dan gaji, menciptakan tautan digital yang menghubungkan kesuksesan profesional dengan relevansi politik.

Konten aplikasi ini dibuat dengan cermat untuk menyajikan versi realitas yang bersih secara ideologis. Pengguna hanya melihat berita dan konten positif yang mempromosikan ideologi sosialis dan kepemimpinan Xi Jinping. Protes, perselisihan perdagangan dan peristiwa-peristiwa lain yang berpotensi menimbulkan destabilisasi secara sistematis dikesampingkan, sehingga menciptakan gelembung informasi yang membentuk persepsi publik berdasarkan prioritas partai.

Namun, aplikasi resmi negara hanyalah puncak gunung es dari tata kelola digital Tiongkok. Studi terbaru terhadap platform komersial populer telah mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan mengganggu di balik antarmuka mereka yang tampaknya tidak berbahaya. Misalnya Pinduoduo, salah satu platform e-commerce terbesar di Tiongkok dengan lebih dari 750 juta pengguna bulanan.

Peneliti keamanan siber telah menemukan malware canggih di dalam aplikasi yang dapat menerobos sistem keamanan ponsel, memantau aktivitas di aplikasi lain, membaca pesan pribadi, dan mengakses data pribadi pengguna tanpa izin.

Yang juga meresahkan adalah kerangka hukum yang mendukung pengawasan digital ini. Undang-Undang Intelijen Nasional Tiongkok dan Undang-Undang tentang Perlindungan Rahasia Negara memberi wewenang kepada lembaga pemerintah untuk meminta data pengguna dari penyedia platform ketika ada “keamanan nasional” yang terlibat.

Tidak ada transparansi mengenai bagaimana data ini digunakan, sehingga menciptakan kotak hitam pengawasan yang tidak dapat dipahami atau ditentang oleh masyarakat. Bahkan algoritma yang menggerakkan platform ini menurut hukum harus sesuai dengan nilai-nilai Partai Komunis.

Penelitian menunjukkan bahwa hingga 40% video populer di platform Tiongkok berasal dari akun yang dikontrol pemerintah, sehingga secara efektif mengubah hiburan menjadi propaganda. Sistem ini menciptakan lingkungan digital di mana setiap klik, tampilan, dan interaksi dapat dipantau dan diukur.

Dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari sangat besar. Keterlibatan yang buruk dengan aplikasi yang diwajibkan oleh pemerintah dapat menggagalkan karier dan memengaruhi nilai kredit sosial, yang pada gilirannya memengaruhi segala hal mulai dari hak istimewa perjalanan hingga akses ke layanan publik.

Tekanan untuk mempertahankan keanggotaan yang memadai telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan pengguna, dan beberapa di antaranya terpaksa meminta anggota keluarga mendaftar untuk memenuhi persyaratan wajib.

Komunitas internasional telah memperhatikan hal ini. Beberapa negara, termasuk Taiwan, AS, India, dan beberapa negara Eropa, telah memberlakukan pembatasan pada aplikasi Tiongkok karena masalah keamanan. AS telah mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan perusahaan Tiongkok seperti ByteDance untuk mendivestasi aset mereka di AS atau menghadapi larangan nasional, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran akan risiko yang ditimbulkan oleh platform digital ini.

Sistem politik Tiongkok didasarkan pada mesin propaganda dan manipulasi kompleks yang menyebar ke seluruh aspek masyarakat. Partai Komunis Tiongkok (PKT) dengan terampil mengembangkan sebuah sistem di mana kontrol dilakukan tidak hanya melalui kekuatan terang-terangan, namun melalui kombinasi pengawasan teknologi, indoktrinasi ideologi, dan rekayasa sosial yang diatur dengan cermat.

Sejak pendidikan dini, warga Tiongkok tenggelam dalam narasi yang disusun dengan cermat yang menekankan peran sentral partai dalam kemakmuran dan stabilitas Tiongkok. Narasi ini diperkuat oleh media yang dikontrol negara, konten internet yang disensor, dan kelas pendidikan politik wajib di sekolah dan tempat kerja. Efektivitas sistem ini terletak pada pendekatannya yang berlapis-lapis.

Di permukaan, propaganda negara ada di mana-mana dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari papan reklame yang merayakan pemikiran Xi Jinping hingga sesi studi ideologi partai yang wajib dilakukan. Di balik hal ini terdapat lapisan kontrol informasi yang lebih berbahaya, di mana platform media sosial, outlet berita, dan konten hiburan dikontrol dan dimanipulasi secara hati-hati untuk mempertahankan narasi pilihan partai.

Great Firewall Tiongkok memblokir akses ke situs web dan informasi asing yang mungkin menentang kebijakan resmi partai, sementara pasukan sensor membersihkan platform domestik dari konten yang “berbahaya”. Sistem ini semakin diperkuat dengan insentif dan hukuman ekonomi untuk meningkatkan loyalitas partai, yang sering kali menentukan kemajuan karier, peluang perumahan, dan bahkan peluang pendidikan anak-anak.

Kompleksitas sistem kendali digital Tiongkok terlihat jelas dalam penerapan teknisnya. Aplikasi seperti Pinduoduo menggunakan teknik untuk melewati pemantauan keamanan standar, seperti mengirim pembaruan tanpa proses peninjauan toko aplikasi dan menyembunyikan komponen yang berpotensi berbahaya dengan nama file yang sah.

Umumnya dikaitkan dengan pengembang malware, teknik ini telah menjadi fitur standar aplikasi umum yang digunakan oleh ratusan juta orang. Kediktatoran digital ini merupakan garis depan baru dalam kendali otoriter, di mana teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, namun juga sebagai alat aktif untuk membentuk perilaku dan pemikiran. Melalui aplikasi wajib, malware canggih, dan manipulasi algoritmik, pemerintah Tiongkok telah menciptakan sistem pengawasan digital komprehensif yang menjangkau setiap sudut kehidupan warganya.

Ketika sistem ini terus berkembang dan berkembang, muncul pertanyaan penting mengenai masa depan privasi, kebebasan, dan hak asasi manusia di dunia yang semakin digital. Model Tiongkok menunjukkan bagaimana teknologi modern dapat digunakan untuk menciptakan negara pengawasan yang lebih luas dan efektif dibandingkan apa pun sebelumnya, dan berfungsi sebagai peringatan akan potensi alat digital dalam memberikan tingkat kontrol sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya.

By ditphat

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *