ditphat.net – Wajar jika pemerintah memperketat penggunaan pertalite dan solar sebagai bahan bakar bersubsidi masih belum tepat sasaran. Jadi menyiapkannya memerlukan pendekatan baru.
Bahkan, beberapa mobil mewah sempat terekam kamera pengisi daya Pertalite, yang terbaru adalah Honda Civic Turbo yang diunggah ke akun Instagram @mobilngakak.
Rekaman itu menunjukkan Civic Turbo hitam dengan pelat nomor depan dimulai dengan A, dan petugas tidak segan-segan memasukkan nozel bahan bakar bersubsidi ke dalam lubang tangki.
“Orang gila apa?” Status Video “Civic Turbo Penuh Pearlite”, Kutipan, Diposting pada Sabtu, 31 Agustus 2024.
Kalaupun di dispenser ada Pertamax, pengguna mobil lebih memilih menggunakan bahan bakar premium yang jauh lebih murah.
Saat ini, tidak semua SPBU Pertamina menerapkan kode QR wajib saat mengisi bahan bakar bersubsidi, namun sebagian besar petugas di lokasi memasukkan nomor plat kendaraan yang diisi Pertalite atau solar.
Jika melihat desain eksterior belakangnya, ini adalah Honda Civic generasi ke-10 yang debut di Indonesia pada tahun 2016. Ia akan ditawarkan dalam bentuk hatchback dan sedan dengan lencana FC atau FK.
Mengandalkan mesin empat silinder DOHC 1.498cc turbo yang bertenaga lebih besar, yakni 170 hp pada 5.500 rpm dan torsi 220 Nm pada 1.700-5.500 rpm. disalurkan melalui transmisi otomatis CVT ke roda depan.
Mesin internal terdiri dari 16 katup dengan ruang kompresi 10,6 dengan diameter masing-masing piston 73 mm. Kaca tempered tidak tergolong keras alias padat.
Namun pihak pabrikan tetap merekomendasikan bahan bakar yang tidak efisien dengan angka oktan minimal 92 RON, sedangkan Pertalite hanya memiliki RON 90.
Selain dipasang di Civic, mesin turbo juga hadir di All New CR-V, dan untuk pertama kalinya SUV berdimensi gambot ini punya mesin kompak dari sebelumnya 2.000 dan 2.400 cc.
Sebelumnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyampaikan bahwa pembatasan BBM preferensial direncanakan pada September 2024, namun nyatanya kebijakan baru tersebut ditunda hingga Oktober, “Sebenarnya ada rencana seperti itu (pembatasan pembelian bahan bakar preferensial) BBM mulai 1 Oktober),” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia kepada wartawan daerah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.