ditphat.net – Forum Rektor Universitas Muhammadiyah dan Asiyah (FR PTMA) pada Rabu menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) perdana di Kampus Universitas Muhammadiyah dan Asiyah (UMJ) Jakarta dengan mengusung tema “Strategi Indonesia Maju Mewujudkan Indonesia Emas 2045 ” (2 Oktober), kawasan BSD Tangsel akan ditutup pada Kamis (10 Maret).
Acara yang bertemakan “Sumbangan Rektor PTMA Terhadap Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Rakernas Forum Rektor PTMA” ini dihadiri oleh Rektor, Ketua dan Direksi Universitas Muhammadiyah-‘Aisyiyah se-Indonesia.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Balil Rahadia. Prof., Ketua Umum Forum Pimpinan PTMA. Gunawan Budiyanto menjelaskan tujuan acara tersebut.
Pertama, menyampaikan pemikiran Perdana Menteri PTMA dan membantu memberikan solusi pada pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengatasi masalah-masalah terkait pendidikan, politik, penegakan hukum, kesejahteraan dan keadilan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, masyarakat dan negara seperti pembangunan. , ketahanan energi, ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan mandiri, serta peran BUMN dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan UKM. Kedua, menyusun rencana kerja Forum Pimpinan PTMA 2023-2025.
“Saran dan rekomendasi kami sampaikan kepada pemerintahan baru dalam bentuk naskah akademis. Sedangkan dari dunia akademis, produk naskah akademis yang kami sumbangkan berasal dari pemikiran Presiden terpilih Prabowo Subianto oleh ulama Muhammadiyah, kata Gunawan Budyanto kepada wartawan saat diwawancarai usai rapat kerja nasional Forum Perdana Menteri PTMA yang digelar di Tanser BSD, Kamis (10 Maret).
Pihaknya juga mengemukakan beberapa pandangan dan pendapat mengenai arah demokrasi Indonesia, “namun lebih detail lagi pada isu-isu yang erat kaitannya dengan pendidikan,” tegas Gunawan, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Forum Perdana Menteri PTMA disebut menyoroti antara lain masih banyak kebijakan yang justru menciptakan suasana kurang kondusif dan menguntungkan bagi sektor swasta, khususnya sektor pendidikan.
“Kami melihat Prabowo adalah orang yang berpikiran terbuka, sehingga kami di Forum Rektor Universitas Muhammadiyah menilai masih banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama hal-hal yang berkaitan dengan bidang pendidikan,” ujarnya.
Dia mencontohkan Permendikbudristek. Peraturan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Akreditasi tentang Status Perguruan Tinggi atau Perguruan Tinggi menghapuskan kriteria unggul, unggul dan baik serta menggantinya dengan akreditasi dan non-akreditasi.
“Nah, bagi kita, bagi pihak swasta, dan khususnya bagi Universitas Muhammadiyah, itu merugikan karena usaha yang kita lakukan untuk menjadi besar itu luar biasa dari segi biaya, tenaga, pemikiran, dan lain-lain. universitas, akreditasi kita juga tidak spesifik, artinya perguruan tinggi swasta, khususnya Universitas Muhammadiyah, sudah berpuluh-puluh tahun mengelola dan sangat membantu pemerintah mempersiapkan Indonesia yang lebih cerah, jelas Gunawan disamakan dengan “perguruan tinggi yang baru berusia lima tahun dan karena semuanya sudah berstatus terakreditasi, maka masukan inilah yang akan kami berikan kepada presiden mendatang, Jenderal Prabowo Subianto.”
Waktu penerbangan
Selain itu, FR PTMA menyoroti pihak swasta yang mencari nafkah melalui pendidikan dan berperan membantu pemerintah namun justru dibebani beban pajak.
“Meski kami merupakan lembaga independen yang secara sukarela membantu pelaksanaan program pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun sesuai amanat konstitusi kepada pemerintah, kami tidak boleh dianggap sebagai perusahaan,” ujarnya.
Perguruan tinggi swasta pada umumnya merupakan lembaga nirlaba yang fokusnya bukan pada bisnis melainkan pada pendidikan. Ini bagian dari menumbuhkan rasa cinta terhadap NKRI, meski harus menanggung biayanya sendiri.
“Perguruan Tinggi Swasta pada umumnya, dan Universitas Muhamadiyah pada khususnya, karena hal ini sudah kita lakukan sejak sebelum republik ini ada,” ujarnya.
Gunawan melanjutkan, Forum Perdana Menteri PTMA ingin Presiden terpilih memilih calon pembantunya berdasarkan catatan dan jam terbang.
“Jangan sampai ada orang yang tidak terdidik dan tidak terdidik yang berperan sebagai pembantu presiden, lalu mengangkat orang yang tidak paham kebersihan menjadi menteri kesehatan. Makanya sebaiknya jam terbang juga diperhitungkan,” pungkas Gunawan.