Jakarta, ditphat.net – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mendorong pesatnya pengembangan INA Digital sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau Govtech yang mumpuni karena urgensinya untuk mengurangi praktik korupsi.
Dijelaskannya, salah satu upaya percepatan pengembangan INA Digital yang dilakukan departemen dan organisasi adalah dengan menerapkan proses rekonsiliasi.
Proses ini dilakukan untuk memastikan integrasi layanan publik masing-masing kementerian dan organisasi setelah seluruh layanan terintegrasi di INA Digital.
“Ini pertemuan lagi untuk mengoordinasikan kementerian dan organisasi berbeda,” ujarnya di Jakarta, Rabu, 4 September 2024.
Dengan hadirnya platform INA Digital, Budi Arie mengatakan masyarakat bisa mendapatkan akses layanan pemerintah yang lebih baik dan mudah.
Pelayanan yang akan diintegrasikan dalam waktu dekat meliputi administrasi publik, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial dan imigrasi.
“Sehingga masyarakat akan lebih mudah mendapatkan bantuan seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial,” kata Menkominfo.
Agar INA Digital berhasil mengintegrasikan berbagai layanan publik dan mengintegrasikan layanan dasar secara efektif, diperlukan kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak.
Dari sisi dukungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen mendukung kegiatan INA Digital dengan menyiapkan Pusat Data Nasional (PDN) yang efektif, yang mana PDN tersebut berkembang pesat di Cikarang, Jawa Barat.
Selain itu, pemerintah juga akan membangun dua PDN lagi di Batam dan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara untuk mendukung integrasi layanan publik digital.
“Dengan menghubungkan seluruh layanan secara digital, pelayanan publik bisa lebih cepat dan berkualitas,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie.