ditphat.net – Komisi E DPRD Sumut menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait kasus siswi SMA Negeri 8 Medan MSF yang viral karena membolos. Namun rapat digelar tertutup di ruangan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bunjul, Kota Medan, pada Rabu sore, 3 Juli 2024.
RDP ini dipimpin oleh Ketua Komite E DPRD Sumut Idi Surahman Senoraya, Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansia Sibirani, Direktur Pelayanan Pendidikan (Kadis), Abdul Haris Lubis, Direktur Senior Sumut. Divisi Sekolah (Kabad), M. Basir S. Hasibwan, Kepala Sekolah SMAN 8 Medan, Rosmaida Asianna Purba, siswa yang tinggal di dalam kelas, MSF dan orang tuanya, Kuki Andra.
Ketua Komisi E DPRD Sumut Idi Suraman Senoraya membeberkan hasil RPD yang dilakukan DPRD Sumut sebagai pengamat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut usai sidang tertutup. Oleh karena itu, disarankan untuk mencari solusinya.
Eddy mengatakan kepada wartawan, “Usulan kami adalah mencari solusi karena hakikat sekolah ini adalah pendidikan. Silakan lihat aturannya untuk dijadikan standar agar para siswa ini bisa terus belajar, bukan diam di kelas. Jadilah.”
Edi menjelaskan, ada satu poin jelas dalam pertemuan tersebut, kemungkinan solusi akan disampaikan oleh SMAN 8 Medan, untuk mengkaji ulang keputusan tetap berada di kelas dan memutuskan kembali penambahan kelas bagi MSF untuk melanjutkan pendidikan dan masa depannya.
Katanya: “Kalau sudah disepakati terlebih dahulu, mungkin naik satu nilai, tapi dengan syarat. Karena kalau diam di kelas tidak ada solusi. Karena saya dengar dari Kemendikbud nilai siswanya bagus, jadi itu tidak masalah.” jelas Edi.
Edi menjelaskan, dalam hal kehadiran MSF, bimbingan dapat diberikan oleh SMAN 8 Medan dan tinggal di kelas bukanlah pilihan terakhir bagi sekolah. Agar solusinya nanti berdampak positif, maka akan diputuskan dan diputuskan.
“Tapi mungkin ketidakhadiran itu terjadi karena adanya perselisihan antara orang tua dan kepala sekolah. Tapi itu tidak perlu kita (naikkan kelas). Pesta kalau kita menemukan solusi yang lebih baik,” kata Eddy.
Usai pertemuan, Direktur Pendidikan (Cadiz) Abdul Haris Lubis langsung meninggalkan gedung DPRD Sumut sambil mengatakan sedang dalam perjalanan menuju rapat Pemprov Sumut berikutnya.
Sementara itu, ibu MSF Kuki Indra mengatakan ada kemungkinan anaknya akan meningkatkan kualitas kelas pada pertemuan tersebut. Oleh karena itu, ada solusi yang disiapkan Komisi E DPRD Sumut di DPR.
“Ya, kalau ada kesepakatan kenaikan gaji, tanya saja Pak. Takutnya salah cerita karena mereka tuan rumahnya. Bukannya saya tidak bekerja sama dengan teman-teman itu, kan?” kata kue.
Baca artikel menarik lainnya dari ditphat.net Education di tautan ini.