Jakarta, ditphat.net – Di tengah dinamika sosial dan budaya yang terus berkembang, keberlanjutan dalam pengelolaan umat menjadi salah satu fokus utama. Umat beragama adalah kelompok masyarakat yang mempunyai sistem kepercayaan dan praktik spiritual yang berbeda dengan agama mayoritas di Indonesia.
Meski dianggap minoritas, namun peran mereka sangat penting dalam menjaga keberagaman budaya dan spiritual Indonesia. Umat beragama merupakan perwujudan nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun, dan tidak hanya berlaku bagi komunitasnya saja, namun juga berkontribusi terhadap kekayaan budaya bangsa. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang terorganisir dan matang.
Chief Cultural Officer Sri Hartini menyampaikan harapan besar. Dia berkata, “Saya ingin mereformasi Departemen Pendidikan dan menjadikannya Kementerian Pendidikan.
Pernyataan ini bukan hanya sekedar ambisi kelembagaan, namun juga menunjukkan perlunya penguatan struktur kelembagaan untuk menjamin stabilitas pengelolaan umat beriman di Indonesia. Hal tersebut disampaikan pada Seminar Nasional Ketuhanan Yang Maha Esa pada tanggal 20 Agustus 2024 di Surabaya, Jawa Timur.
Selama bertahun-tahun, umat beriman menghadapi berbagai tantangan, mulai dari stigma sosial hingga pengakuan hukum yang terbatas. Namun, pengakuan resmi mereka merupakan sebuah langkah penting, terutama setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pada tahun 2017 untuk mengakui identitas keagamaan.
Namun, kesinambungan upaya pengelolaan dan dukungan umat tetap penting.
Lembaga Keagamaan Masyarakat Mahakuasa dan Adat (Dit. KMA) yang berada di bawah Kementerian Pendidikan telah aktif dalam mendorong persatuan dan mendorong kesetaraan. Namun karena semakin kompleksnya persoalan, maka perbaikan status kelembagaan menjadi perlu untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai yang dianut oleh umat beriman.
Seperti yang dicita-citakan Sri Hartini, dengan meningkatnya status lembaga tersebut, Dinas Pendidikan diharapkan mempunyai kapasitas yang lebih besar dalam mendukung dan memperkuat peran umat dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Stabilitas ini tidak hanya penting bagi pelestarian budaya, namun juga bagi kesatuan keberagaman Indonesia dan pemajuan kesetaraan.
Salah satu peserta seminar, Joko Vitono dari Perkumpulan Buddha Javi Visnu, menekankan perlunya langkah besar Kementerian Pendidikan untuk menyelamatkan akar kebudayaan nasional melalui kepercayaan dan komunitas tradisional.
“Konsep pengembangan penting Badan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI ini adalah menanamkan harapan dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah.” Jadi saya harap Dit. “KMA ini turun ke bawah, tidak hanya berdasarkan laporan.”
Hilmar Farid, Direktur Kebudayaan, sebelumnya menegaskan bahwa “ajaran umat beriman memiliki potensi besar untuk menjaga ketahanan sosial dan budaya, serta berkontribusi dalam solusi berbagai tantangan global.”
“Dengan dukungan yang lebih kuat, Dewan Pendidikan Nasional akan lebih siap untuk mengakui dan menghormati hak-hak orang beriman dan menghadapi perubahan zaman.”