Jakarta, 18 Maret 2024 – Pemerintah sedang mempertimbangkan skema pinjaman multi-konsesional untuk membantu mahasiswa kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki akses Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk kuliah.
Hal tersebut disampaikan Profesor Varsito, Wakil Kepala Kementerian Koordinator Peningkatan Mutu Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
“Pemerintah sedang mempertimbangkan skema pinjaman lunak untuk membantu siswa yang tidak mampu membayar KIP College. “Pinjaman ini dirancang tanpa bunga dan menggunakan dana bergulir sehingga pengembaliannya tidak memberatkan,” kata Warsito pada Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), seperti dikutip ditphat.net Edukasi.
Warsito menjelaskan, skema pinjaman ini terinspirasi dari konsep kredit mikro dan filantropi. Dana pinjaman akan berasal dari dana bergulir dan sumbangan dari pihak-pihak yang bersedia membantu pendidikan di Indonesia.
– Ada dua skema kredit. Pertama, mirip dengan pinjaman mikro dimana siswa dapat meminjam dan membayar kembali secara mencicil setelah bekerja. “Kedua, melibatkan pihak ketiga seperti CSR dan filantropi yang memberikan dana tanpa bunga kepada mahasiswa.
Warsito berharap program ini dapat membantu meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi (APK-PT) Indonesia yang saat ini masih rendah yaitu sebesar 39,37 persen, 40 persen di bawah rata-rata global.
“Dengan adanya program ini, kami berharap APK-PT di Indonesia dapat mencapai 46 persen pada tahun 2045. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat membantu mengurangi angka putus kuliah dan meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Elsa Elmira, Ph.D., Bonn University of Development Studies mengatakan, berdasarkan survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan BPS pada tahun 2015, biaya pendidikan dasar di Indonesia bisa mencapai sekitar Rp 49 juta. Biaya ini belum termasuk biaya lain-lain seperti biaya kos, transportasi dan pembelian buku.
“Program beasiswa memang membantu, namun jumlahnya terbatas dan tidak dapat menjangkau semua orang. Skema pinjaman pendidikan merupakan solusi untuk meningkatkan APK-PT secara berkelanjutan di Indonesia. “Dengan desain yang tepat dan implementasi yang efektif, skema ini dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong kemajuan bangsa,” kata Elsa.