ditphat.net Techno – Jalur Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2020-2025 menyebutkan sistem pembayaran teridentifikasi sebagai sektor yang proses bisnisnya banyak diatur oleh regulator.
Setiap tahapan transaksi keuangan, mulai dari front-end hingga back-end, dilengkapi dengan berbagai alat keamanan seperti sistem deteksi penipuan (FDS), tokenisasi, anti-skimming, dan lain-lain.
Langkah-langkah tersebut diperlukan untuk memastikan transaksi keuangan digital tetap aman dan terlindungi dari potensi ancaman siber.
Dengan berkembangnya industri sistem pembayaran modern, kebutuhan akan layanan keuangan yang cepat, efisien dan aman semakin meningkat.
Pertumbuhan transaksi pada saluran pembayaran digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat luas.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), hingga Desember 2023, nilai transaksi dengan QRIS mencapai Rp 229,960 miliar dengan lebih dari 45,78 juta pengguna.
Oleh karena itu, kerja sama kolektif seluruh pemangku kepentingan menjadi penting untuk menciptakan ketahanan siber yang kuat dalam menghadapi ancaman siber.
Direktur Utama Jalin Pembayaran Nusantara Ario Tejo Bayu Aji menginformasikan.
Perusahaan yang melakukan (switching) transaksi pembayaran digital di Indonesia ini menekankan pentingnya langkah proaktif pelaku industri untuk memperkuat ketahanan perusahaan dalam menghadapi ancaman siber.
Menurut dia, langkah-langkah tersebut termasuk memastikan sistem manajemen keamanan informasi memenuhi standar internasional yang diakui dan terus memenuhi persyaratan peraturan.
Ariyo menyoroti pentingnya memiliki protokol tanggap insiden yang terstruktur dan disiplin dalam penerapan manajemen darurat.
Selain itu, audit keamanan rutin dan evaluasi langkah-langkah keamanan dianggap penting untuk meningkatkan kesiapan di masa depan.
Pentingnya kolaborasi antara bank, fintech, lembaga pertukaran, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya di industri sistem pembayaran harus dirasakan bersama.
“Industri harus mencari peluang kolaborasi antar organisasi untuk memaksimalkan biaya investasi dalam memperkuat ketahanan siber dengan menggunakan infrastruktur bersama. Hal ini agar investasi dalam penguatan aspek ketahanan siber tidak menjadi beban industri yang berdampak pada pelayanan kepada pelanggan.” katanya.
Ario juga menekankan pentingnya membangun budaya keamanan siber yang kuat di perusahaan.
Setiap lembaga keuangan dan penyedia infrastruktur sistem pembayaran harus menerapkan praktik terbaik, termasuk menggunakan teknologi terkini dan berbagi informasi tentang potensi ancaman dunia maya.
“Kerja sama dan peningkatan literasi menjadi kunci dalam memerangi ancaman siber. Semua pihak harus bersatu memberikan perlindungan terbaik bagi sistem pembayaran di Indonesia,” jelasnya.