ditphat.net, Jakarta – Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti Kemenkominfo) Kementerian Komunikasi dan Informatika Fadhilah Mathar mengatakan pemerintah ke depan harus memperkuat dan memprioritaskan digitalisasi di tiga bidang agar visi Indonesia Emas 2045 bisa terwujud. direalisasikan.
Dia mengatakan tiga bidang yang harus diprioritaskan adalah dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah. Pertama, tingkat digitalisasi di sektor bisnis perlu ditingkatkan. Hal ini akan dicapai dengan mengadopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas, termasuk oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UKM).
Fadhilah mengatakan, jelang “Indonesia Emas 2045”, pemerintah telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) agar Indonesia dapat mewujudkan potensi menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2038, salah satunya melalui digitalisasi. bisnis.
Jika dunia usaha tidak didorong untuk mengadopsi teknologi dari periode saat ini, termasuk periode pemerintahan baru yakni 2024-2029, maka potensi besar Indonesia untuk menjadi negara maju bisa hilang.
“Sekarang kalau kita melihat ke depan ke tahun 2023, PDB per kapita Indonesia akan berada di kisaran US$4.700 dan tentunya kita perkirakan angka tersebut akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2038. Jadi, mau tidak mau, business as common harus diperbaiki dengan menambah satu faktor lagi. yaitu digitalisasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, saat membahas perlunya peningkatan prioritas digitalisasi di masa pemerintahan baru, Indah mengatakan perlunya peningkatan digitalisasi di sektor perkotaan.
Di bidang ini, digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan adopsi infrastruktur yang dibangun pemerintah saat ini. Hal ini sejalan dengan tujuan peningkatan pembangunan infrastruktur digital pada tahun 2014 hingga 2024 untuk menciptakan nilai tambah dan produktivitas masyarakat.
“Kami berharap dapat bersinergi memanfaatkan infrastruktur yang dibangun pemerintah untuk benar-benar mencapai tujuan membangun infrastruktur guna mendorong produktivitas, menciptakan nilai tambah, dan meningkatkan perekonomian,” kata Fadilla.
Terakhir, ia meyakini digitalisasi pemerintahan menjadi prioritas di masa mendatang, sehingga akurasi, kecepatan, dan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat semakin optimal dan tepat sasaran.
Ia mengatakan, selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah melakukan upaya digital dan membangun sejumlah besar infrastruktur pendukung untuk mendukung Sistem e-Government (SPBE).
Dalam rancangan SPBE berbasis data, Kementerian Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab mengelola Pusat Data Nasional (PDN), jaringan internal pemerintah, dan sistem interkoneksi layanan pemerintah untuk mencapai integrasi dan interoperabilitas antar instansi.
“Ini sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan secara langsung karena kita ingin semua keputusan atau pengembangan kebijakan ke depan harus berdasarkan data yang valid, realistis, data terkini, sehingga kebijakan akurat,” jelasnya.