ditphat.net – Ratusan massa berkumpul di Balai Kota Depok menuntut pembebasan 51 calon siswa (CPD) yang ditolak masuk sekolah menengah negeri di Depok. Masyarakat meminta DPRD Kota Depok menyurati Pj. Gubernur Jawa Barat melakukan rasionalisasi. Sehingga dapat memudahkan siswa yang tidak mendapatkan penempatan di sekolah menengah negeri.
Pencabutan 51 CPD disebabkan oleh ditemukannya praktik pencucian uang atau pencabutan pemberitahuan pada saat pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2024. Aktivitas penipuan ini diketahui Dinas Pendidikan Jabar.
Ketua LSM KAPOK Kasno mengatakan, pihaknya menemukan ada permainan di PPDB 2024. Ia mengatakan salah satu sekolah negeri di Depok memiliki 11 anak berkebutuhan khusus (ABK). Namun setelah diselidiki, ternyata siswa ABK hanya ada dua orang.
“Nah, dari mana asal sembilan sisanya? Kami menemukan ini dan sudah memiliki dokumennya. Kepada yang bekerja di bidang penegakan hukum, mohon data ini ada, akan kami laporkan. Jika ini merupakan masalah pidana, harap diselidiki. “Sekarang menjadi pencegah agar kisruh PPDB 2024 tidak terulang kembali,” ujarnya, Kamis, 18 Juli 2024.
Kasno menduga kisruhnya PPDB 2024 karena ada tanda-tanda permainan antara Pj Gubernur Jabar dan Direktur Pendidikan Swasta. Kendala optimalisasi ditengarai berujung pada keuntungan di sekolah swasta.
“Ada konspirasi antara anggota DPRD di Jabar dengan pengurus sekolah swasta. “Hal ini dibuktikan dengan adanya pembatasan rasionalisasi sehingga siswa tidak bisa bersekolah di sekolah menengah negeri,” tutupnya.
Baca artikel menarik lainnya dari ditphat.net Education di tautan ini.