3 Zona Pemulihan Data Imbas Serangan Siber PDNS 2

ditphat.net Tekno-Ministri Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) menyatakan bahwa pemerintah telah membentuk tiga bidang untuk akses ke layanan publik.

Tiga bagian dibagi menjadi area merah, area biru dan area hijau, yang masing -masing memiliki perawatan data yang berbeda.

“Acara kemarin berada di area merah. Faktanya, dalam proses menempatkan jamuan makan, lalu kami memindahkannya ke area biru sebelum memasuki area hijau nanti,” Direktur Eksekutif Pekerjaan (PLT) untuk penggunaan Informasi Komunikasi dan Informasi Kementerian (dia menyukai Appotia Kememenkominfo) Ismail di Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Selain itu, dengan data yang telah berhasil dilakukan, pemerintah terus memodifikasi data di area biru, yang dapat dikatakan sebagai area pemulihan yang paling penting karena data sapuan dilakukan dengan benar.

Tarikan yang disebutkan pemerintah adalah untuk membersihkan data dari perangkat lunak berbahaya atau virus dari data yang telah berhasil disimpan. Selain itu, pemerintah di Blue Belt juga memodifikasi kata sandi yang mengambang di setiap pengguna PDNS.

Langkah ini disepakati untuk memastikan bahwa tidak ada lagi celah serangan dunia maya yang dapat masuk dan mengulangi insiden tersebut untuk mengganggu layanan publik.

Akhirnya, dengan informasi yang diperlakukan di Blue Belt, mereka akhirnya dapat ditransfer ke area hijau untuk informasi di masa mendatang.

“Di area hijau ini, kami sedang bersiap untuk diunggah (diunggah) dan pergi -lee. Saat berjalan,” kata Ismail.

Berdasarkan strategi mengakses layanan dampak PDNS 2, pemerintah sedang mempersiapkan tiga langkah, yang merupakan strategi jangka pendek, menengah dan panjang. Seperti dalam jangka pendek, ini disebut tindakan pemulihan darurat, yang berlangsung antara Juli dan Agustus 2024.

Persiapan dan pembaruan layanan publik prioritas, seperti layanan imigrasi, adalah bagian dari evakuasi ini dalam keadaan darurat. Dalam strategi jangka pendek ini, proses intelijen juga dilakukan oleh Siber dan Sandi State (BSSN) oleh Polisi Nasional Indonesia (POLI).

Pemerintah Pusat kemudian bermaksud untuk mendistribusikan kembali, meningkatkan manajemen dan prosedur untuk kinerja normal (SOP), yang diharapkan berlangsung dari Agustus hingga September 2024.

Akhirnya, dengan strategi jangka panjang atau sah, pemerintah independen ketiga melakukan inspeksi keamanan pada PDNS 1 dan PDNS 2 dan diperkirakan akan berlangsung hingga September 2024

By ditphat

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *